Diduga Proyek P3A tidak pakai standar operasional dan langgar BPJ tenaga kerja.
Kabupaten Tangerang, bintangpos.com
Program Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten, kini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, jumat (12/09).
Pasal nya Kegiatan fisik yang disebut – sebut diko’ordinir oleh seseorang bernama Oji itu di duga keras melanggar sejumlah standar operasional prosedur (SOP) dan kesan sekali asal jadi.
Temuan di lapangan menunjukkan para pekerja tidak dibekali dengan perlengkapan keselamatan kerja (K3) maupun alat pelindung diri (APD).
Kondisi tersebut dinilai membahayakan keselamatan pekerja dan menyalahi aturan pelaksanaan proyek. Lebih jauh.
Kegiatan ini juga disebut berjalan tanpa pengawasan memadai dari pihak berwenang yang seharusnya bertanggung jawab memastikan pekerjaan sesuai aturan hukum.
Sebagai informasi, P3A atau biasa disebut juga Mitra Cai merupakan program pemerintah yang melibatkan kelompok petani dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Bersumber APBN, Kegiatan fisiknya umumnya meliputi perbaikan saluran air, normalisasi irigasi, hingga pembangunan kecil yang mendukung produktivitas pertanian.
Dalam pelaksanaan proyek, aturan keselamatan kerja sangat ditekankan. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 : Pasal 3 Ayat (1) butir F mewajibkan pemberian alat perlindungan diri pada pekerja.
Pasal 9 ayat (1) butir C juga menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan tentang APD bagi tenaga kerja baru.
No. Per: 01/Men/1981: Pasal 4 ayat (3) menyebutkan keharusan pengurus menyediakan APD secara cuma-cuma untuk pekerja- No. Per: 08/Men/VII/2010: Pasal 2 ayat (1) mewajibkan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja di tempat kerja.
Pasal 5 juga menyebutkan bahwa pengusaha wajib mengumumkan secara tertulis dan memasang rambu-rambu mengenai kewajiban penggunaan APD.
Selain itu, terdapat juga peraturan lain seperti : Undang-Undang No.13 Tahun 2003: Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam menjaga keselamatan kerja.
Permenaker No. 5 Tahun 1996: Tentang Sistem Manajemen K3 yang mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan.
tentang Keselamatan Kerja serta peraturan turunannya mewajibkan pemberian APD kepada pekerja dan adanya pengawasan dari pihak terkait.
Pelanggaran atas kewajiban ini dapat berimplikasi hukum bagi penanggung jawab kegiatan.
“Proyek punya Oji, pak bu… tapi orang nya mach jarang kesini, kalau datang pagi juga sebentar pergi lagi, iya batu kali (Belah-Red).
Emang di campur di pake lagi ini dibuka bendungan petani takut gak ada air,” ungkap Seorang pekerja berkumis,rambut gondrong sebahu yang enggan sebutkan nama nya pada wartawan.
Atas fenomena tersebut Sejumlah pihakWarga, tokoh masyarakat Angkat bicara, Diantara nya Ketua Umum (Ketum) Organisasi Profesi Kewartawanan, Asosiasi Jurnalis Banten (AJB ) Raja Indra Pranata, S.H.,
” Tidak benar, proyek yang abaikan SOP, tanpa APD dan juga tanpa adanya pengawasan”, jelas membahayakan pekerja.
Pihak pelaksana harus bertanggung jawab. Jangan sampai program pemerintah yang mestinya membantu petani malah jadi ajang pelanggaran aturan,” ungkap Raja.
Oleh tim awak media berkali-kali mendatangi lokasi proyek di sekala waktu yang berbeda namun pelaksana tak pernah di jumpai di lokasi terkesan sekali menghindar.
Hingga berita ini di terbitkan/ turunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak P3A maupun Aparat terkait mengenai dugaan pelanggaran tersebut”, Tegasnya.
( Bintang Napitupulu/ Red )
